Seorang Wisnu Subroto, salah satu pejabat tinggi Kejaksaan Agung, tampak sekali tidak berkutik menolak permintaan seorang Anggodo. Ketika Wisnu terdengar enggan menuruti keinginan Anggodo, dengan cerdas Anggodo mengatakan bahwa apa artinya berteman jika tidak mampu memenuhi permintaan yang diajukan oleh dia. Lebih hebat lagi, Anggodo bisa melenggang bebas dari jeratan hukum kepolisian, meski di depan publik (televisi) dia mengaku telah memberikan (menyuap) uang milyaran rupiah melalui Ary Muladi kepada pimpinan KPK, termasuk Bibit dan Chandra. Digital Cameras. Computer. Mobile phones. Kepala Humas Polri mengaku tidak ada alasan kuat untuk menahan Anggodo hanya berdasarkan rekaman dan pengakuan di depan publik. Sebuah apologi yang bukan hanya tidak dapat dimengerti publik, melainkan juga mengabaikan akal sehat dan keadilan masyarakat. Sebetulnya peran pengusaha yang merangkap cukong hukum seperti Anggodo dalam kasus kriminalisasi KPK dan Artalyta dalam kasus BLBI tidak sungguh-sungguh mengejutkan. Dalam kasus-kasus pelanggaran hukum atau korupsi yang dilakukan para pejabat tinggi negara, hampir selalu terdapat pengusaha di belakangnya. Ingat saja, misalnya, kasus Urip (mantan jaksa), kasus Yusuf Faisal (mantan anggota DPR), kasus Dani Setiawan (mantan Gubernur Jawa Barat), dan kasus Romli Atmasasmita (mantan Dirjen Administrasi Umum Depkum HAM). Dalam kasus-kasus ini, para pejabat negara bersekongkol dengan para pengusaha untuk melakukan pelanggaran hukum. Persekongkolan itu didorong oleh karakter simbiosis mutualisme antara pejabat dan pengusaha. Pengusaha memerlukan perlindungan hukum, kemudahan, dan kecepatan dalam menjalankan bisnis. Sedangkan para pejabat memerlukan uang untuk meningkatkan status ekonomi dan memuaskan ego untuk memperkaya diri. Bagaimana Menghentikan Praktek-praktek Kotor Seperti Itu? Meski korupsi dan pelanggaran hukum berhubungan erat dengan masalah moral para pejabat dan pengusaha, solusi yang bersifat moralistik tidak akan efektif. Diperlukan penegakan hukum yang serius dan adil oleh para penegak hukum. Oleh sebab itu, pembersihan dan reformasi lembaga-lembaga yudikatif, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Sangat menyedihkan jika ada oknum dari lembaga-lembaga yang bergerak dalam penegakan hukum berkomplot untuk mengkriminalisasi pimpinan lembaga hukum, seperti KPK, karena dianggap mengancam kepentingan mereka. Namun reformasi lembaga-lembaga yudikatif dan kepolisian juga memerlukan political will dari lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. Penegakan hukum memerlukan bukan hanya reformasi lembaga-lembaga yudikatif, melainkan juga reformasi birokrasi eksekutif dan legislatif. Tiga lembaga pemerintah itu harus bersinergi menciptakan pemerintahan yang bersih dan bermartabat. Rakyat ada di belakang lembaga-lembaga itu jika lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsinya secara benar. Namun rakyat akan menjadikan mereka lawan jika tiga lembaga itu malah memilih memperkaya diri, merendahkan diri, dan menyakiti rasa keadilan rakyat. Hijrah dan Upaya Memerangi Korupsi Hijrah yang dilakukan Nabi Muhammmad SAW dari kota Mekkah ke Madinah bukan lantaran takut berhadapan secara fisik dengan lawan-lawan politik di tanah kelahirannya. Namun, Nabi Muhammad SAW melakukannya penuh perhitungan dengan lebih mementingkan mewujudkan misi besar "menghijrahkan" masyarakat dari kebusukan nilai menuju masyarakat beradab. Rektor IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Prof Yusny Saby mengingatkan bahwa masyarakat muslim perlu memahami makna Hijriyah yang pernah dilakukan Rasulullah SAW bersama para sahabat dan pengikutnya dari Makkah ke Madinah. "Sebelum melakukan hijrah, Rasulullah SAW mengkaji kemungkinan dan mempelajari langkah diplomasi," katanya. Lanjutkan membaca “Sebuah apologi yang bukan hanya tidak dapat dimengerti publik” »»
7 years ago