Industri penerbangan Indonesia. Bisnis Tiket Pesawat Terbang. Ketua Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Emirsyah Satar, menyatakan bahwa secara umum perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia masih perlu waktu dalam menghadapi ASEAN Open Sky Policy itu. Karena itu, INACA menyambut baik penundaan Menteri Perhubungan soal kebijakan di tingkat ASEAN tersebut. Sebab pasar Indonesia cukup besar dan seyogianya dapat dinikmati maskapai Indonesia.
Bisnis Tiket Pesawat, Berita Penerbangan, pesawat terbang. Namun, yang pasti, kata CEO maskapai Garuda Indonesia itu, maskapai di Indonesia setidaknya harus memiliki aturan main yang sama. "Yang terpenting, kita bersaing di level playing field, sehingga treatment yang didapat maskapai Indonesia di negara tetangga sama dengan treatment Indonesia terhadap maskapai ASEAN lainnya," kata Emirsyah.
Berbeda dari INACA, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) justru mempertanyakan sikap pemerintah untuk tidak terlibat di ASEAN Open Sky Policy pada tahun ini. Jika ditunda terus, kapan Indonesia siap? "Siap tidak siap, mau tidak mau, karena kesepakatan sudah digulirkan, maka kita harus siap,'' kata Suharto A. Majid, Koordinator Forum Transportasi Udara MTI, kepada wartawan Gatra Yusha Ashardian.
Sektor penerbangan Indonesia, Suharto melanjutkan, masih memiliki kelemahan di tiga pilar. Yakni regulator, operator penerbangan, dan operator bandara. Dari aspek regulator, meski undang-undang terbaru soal penerbangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009) telah terbit, peraturan pemerintah (PP)-nya belum juga rampung. Belum lagi, maskapai Tanah Air terganjal masalah keamanan.
Kualitas keamanan penerbangan itu masih buruk karena angka kecelakaannya terbilang tinggi. Bahkan cenderung disamakan dengan negara-negara Afrika, seperti Nigeria dan Somalia. ''Opini masyarakat tentang ketepatan waktu masih rendah. Tingkat keterlambatan juga masih tinggi,'' kata Suharto, mengacu pada penelitian yang dilakukannya pada tahun lalu.
Guna menghadapi liberalisasi udara itu, menurut Suharto, pemerintah seharusnya memprioritaskan menerbitkan PP sebagai penunjang undang-undang yang ada. Lalu menyokong penciptaan sumber daya manusia di ranah penerbangan. Misalnya, mendirikan lembaga pendidikan sektor penerbangan, karena hingga kini sekolah sektor penerbangan masih minim. ''Secara jangka pendek memang tak banyak menguntungkan bagi pemerintah. Tapi, dalam jangka panjang, bisa menciptakan banyak manusia berkualitas,'' ujarnya.
7 years ago